Pajak Bakal Naik Jadi 1%, UMKM Sangat Terbebani

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Jum'at 24 September 2021 10:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 24 320 2476170 pajak-bakal-naik-jadi-1-umkm-sangat-terbebani-8EUuDXwcId.jpg Pajak UMKM (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) minimum menjadi 1% pada UMKM dari sebelumnya 0,5%

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan jika pemerintah kembali melanjutkan atau merealisasikan wacana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) minimum menjadi 1% pada UMKM dari sebelumnya 0,5 % maka pelaku usaha atau UMKm akan sangat terdampak.

Baca Juga: Menko Airlangga Temui Pelaku UMKM di Solo

“Jika pajak penghasilan di tahun ini atau PPh UMKM ini naik tentu kami selaku pelaku usaha khususnya umkm akan merasa sangat terbebani, sesederhana kita melakukan pemesanan makanan (order makanan) terus berubah naik, entah harganya atau ongkirnya kan ada beban serta perlu pertimbangan untuk beli,” kata Edy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (24/9/2021).

Menurutnya hal tersebut dikorelasikan konteksnya dengan tanggung jawab kewajiban pembayaran perpajakan yang dari 0,5% menjadi 1 persen sudah sangat diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Baca Juga: Menko Airlangga ke UMKM: KUR Tanpa Agunan, Bunga 3%

“Sesederhana itu, misalnya yah ada sesuatu yang tadinya 0,5% berubah menjadi 1 persen berdampak gak? Ya jelas tentu pasti sangat terdampak. Lalu misal kalau bayar kuliah tadinya lersemester dari 10 juta ke 20 juta kan itu jelas memberatkan. Jadi semuanya harus sangat imbang dan berperan,” ungkapnya.

Disamping itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan seharunya lebih menggandeng para pelaku usaha di masa pandemi banyak pelaku UMKM yang terancam kolaps atau bangkrut karena berkurangnya omzet.

“Pemerintah seharusnya andil dan berpihak pada UMKM. Apalagi potensi bangkut pada UMKM itu sangat besar. omzetnya jauh menurun hingga sampai 80%. Di satu sisi UMKM mau bangkit, tapi di sisi lain dibebani dengan pajak, ini tidak sejalan,” paparnya.

Dengan demikian melihat Kondisi UMKM yang masih menghadapi tekanan pandemi Covid-19 dan tengah berupaya untuk bangkit, pihaknya mengaku gagasan ini belum sesuai dan meminta tarif PPh minimum tetap 0,5%.

“Belum waktunya, perlu dipertimbangkan. Kesempatan untuk menaikan 1 persen mungkin belum hal yang tepat. Harapannya pemerintah bisa konsisten mendorong pelaku usaha atau umkm untuk bisa survive dan menjadi salah satu pergerak ekonomian bangsa. Tetap mendorong didorong dan termotivasi dan menjadikan pelaku usaha dan kewajiban negara untuk menjaga agar pelaku umkm tergerak,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini