Share

Tok! UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Disahkan, PPN Resmi Naik Jadi 11% Tahun Depan

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 07 Oktober 2021 12:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 07 320 2482653 tok-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-disahkan-ppn-resmi-naik-jadi-11-tahun-depan-1WZ2UYi7qz.jpg RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Disahkan Jadi Undang-Undang. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie sekaligus Pimpinan Panja RUU HPP mengatakan, sebanyak delapan fraksi Partai Politik menyetujui RUU Perpajakan menjadi UU Pajak. Sedangkan, hanya satu fraksi yakni PKS yang menolak RUU Perpajakan menjadi UU pajak

"Delapan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokraf, PAN dan PPP menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU Harmoniasi Perpajakan segera disampaikan pimpinan DPR dan pembicaran tingakt dua dan disetujui ditetapkan sebagai UU. Ada satu fraksi PKS belum menerima hasil panja dan menolak RUU Harmonisasi," kata Dolfie dalam Rapat Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: RUU Pajak Disahkan, PPN Jadi Naik 12%?

Dengan keputusan ini, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pun menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU setelah mendengar persetujuan dari para fraksi.

"Saya menayakan seluruh fraksi dan RUU harmoniasi perpajakan? Dapat disetujui? Setuju," jawab fraksi partai.

Baca Juga: Tarif PPN Naik hingga 12%, Lebih Banyak Untung atau Ruginya?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengucapkan terima kasih telah disetujui RUU HPP. Ini akan menjadi UU APBN bisa menjadi peran penting reformasi perpajakan.

"Atas nama pemerintah kami terima kasih kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi XI atas arahan ini sehingga RUU HPP dapat terlaksana," tandasnya.

Secara keseluruhan, RUU HPP bertujuan mereformasi sistem perpajakan. RUU ini mencakup pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPh, implementasi pajak karbon, perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai (BKC), pengampunan pajak, dan ketentuan penghapusan sanksi pidana.

Dengan keputusan ini, Pemerintah segera menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Artinya tarif PPN sebesar 10% yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun hanya akan berlaku hingga kuartal I-2022. Setelahnya akan naik dan kenaikan akan dibebankan kepada masyarakat atau konsumen

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini