JAKARTA - Biaya pembangunan Ibu Kota Neara (IKN) diperkirakan melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal.
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan, Rancangan Undang-Undang IKN bukan agenda mendesak. Terutama, kata dia di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.
"Angka Rp490 triliun barulah hitungan kebutuhan pemerintah, namun dalam realisasinya bisa menjadi 2-3 kali lipat. Contohnya dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp60 triliun namun kini realisasinya mencapai lebih dari Rp100 triliun," ujar Suryadi, Minggu (10/10/201).
Baca Juga: PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Berikut Jadwal dan Anggarannya
Dia menuturkan, dalam pembahasan internal pemerintah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota, namun naskah akademik tersebut seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik.
Menurutnya, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas. "Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta?" tuturnya.
Baca Juga: Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Waktu 20 Tahun, Ini 4 Faktanya
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan IKN baru di Kalimantan Timur tidak sekadar menjadi kantor pemerintahan saja, melainkan juga menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depan.