Ibu Kota Pindah dari Jakarta ke Kaltim 2024, Gedung Pemerintahan di DKI Dijual?

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Jum'at 15 Oktober 2021 14:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 470 2486837 ibu-kota-pindah-dari-jakarta-ke-kaltim-2024-gedung-pemerintahan-di-dki-dijual-pHD0QXjSUr.jpg Ibu Kota Pindah 2024 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ibu kota negara pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan pada 2024.

Hal ini setelah Pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada beberapa pekan lalu.

RUU IKN antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayannya.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," demikian Pasal 3 RUU IKN, dikutip Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Bekas Gedung Pemerintah di Jakarta Bisa Disewa ke Swasta

Sementara, dalam rangka pemindahan ke IKN ini, maka Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran yang selama ini digunakan oleh Kementerian atau Lembaga akan dialihkan pengelolaannya. Pengalihan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

"Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara," tulis pasal 27 ayat 1 draf RUU tersebut.

Untuk pengelolaannya, Menteri Keuangan bisa melakukan dua mekanisme yakni pemindahtanganan dan pemanfaatan

Selanjutnya, semua aset yang ada di IKN seperti tanah dan gedung yang saat ini dalam proses pembangunan akan masuk sebagai BMN dan bisa digunakan oleh otorita IKN. Sebab, seluruh barang yang dibutuhkan oleh otorita IKN disediakan melalui APBN.

Adapun Pemindahtanganan BMN dengan nilai sampai dengan Rp100 miliar itu dibutuhkan persetujuan Menteri Keuangan. Lalu untuk BMN dengan nilai di atas Rp10 miliar harus dengan persetujuan Presiden.

Kemudian, dalam rangka pemanfaatan juga dilakukan dengan sistem yang sama yakni diberikan kepada badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara dan juga tender.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini