BLT Subsidi Gaji Cair Lagi ke 1,7 Juta Pekerja, Ini Tanda-Tanda BSU Rp1 Juta Masuk Rekening

Hafid Fuad, Jurnalis · Kamis 21 Oktober 2021 14:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 21 320 2489557 blt-subsidi-gaji-cair-lagi-ke-1-7-juta-pekerja-ini-tanda-tanda-bsu-rp1-juta-masuk-rekening-0uwt572oyp.jpg BLT Subsidi Gaji Tahap 6 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta akan ditambah untuk 1,7 juta pekerja. Saat ini pencairan BLT subsidi gaji untuk 1,7 juta pekerja masih dalam proses.

"Saat ini sedang menunggu izin perluasan penerima (BLT subsidi gaji) karena memang waktu itu PPKM juga dinamis," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

 

Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Segera Berakhir, Cek Nama Penerima BSU Rp1 Juta di Sini! Siapkan KTP

Saat ini realisasi dan progres program BSU telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun yang telah memasuki tahap 5.

"Data yang kami terima dari BPJS TK adalah 7.748.630 pekerja. Namun ada 758.327 data yang duplikasi dengan penerima program pemerintah," katanya.

Lalu apa syarat penerima BLT subsidi gaji? Berikut penjelasannya.

1. Persyaratan yang dimaksud yaitu WNI dibuktikan dengan NIK.

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.

3. Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, Upah Minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.

4. Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

5. BLT subsidi gaji tahun ini diutamakan untuk pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

Sebelumnya, Kemnaker akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU.

"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477,000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp8,7 triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19," kata Indah belum lama ini.

Dia merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima Kemenaker sejumlah 8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain. Data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU,” katanya.

Program BSU tahun 2021 akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menjamin tidak ada pemotongan dana BSU yang ditransfer ke pekerja/buruh.

Hingga kini, Kemnaker terus berupaya memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi yang tersebar di 514 kota/kabupaten di Indonesia.

"Terkait pembukaan rekening kolektif, ada yang menyebutkan dipotong untuk buka rekening. Kami sudah berkomitmen dengan Himbara, tidak ada pemotongan," ujar Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Aris Wahyudi.

Menurut Aris, bagi pekerja/buruh penerima BSU yang belum mempunyai rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif (burekol), sehingga dana BSU sebesar Rp1 juta yang diterima tidak boleh berkurang sedikitpun.

"Jika penerima belum punya rekening Bank Himbara, akan dibuatkan rekening di Bank Himbara tanpa potongan sedikitpun," kata Aris.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, menegaskan bahwa sesuai peraturan dan perundang-undangan, penyaluran BSU harus menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menghindari biaya administrasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini