Naik Pesawat Wajib PCR, Penumpang Keberatan

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Sabtu 23 Oktober 2021 11:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 23 320 2490536 naik-pesawat-wajib-pcr-penumpang-keberatan-IawOwuwMFY.jpg Penerbangan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah memberlakuan aturan baru pada perjalanan menggunakan pesawat terbang yakni dengan syarat wajib tes Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction atau PCR.

Terkait hal itu, Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan pihaknya merasa ironis dengan aturan baru perjalanan pesawat terbang tersebut.

“Tanggapan saya terkait peraturan ini ironis dan aneh ya, memang sebelumnya sudah ada wajib PCR untuk rute yang ada di luar Jawa Bali dengan pertimbangan bahwa pengendalian penyebaran covid-19 di Jawa Bali itu dinilai cukup baik," kata Alvin Lie saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (23/10/2021).

Baca Juga: Pertanyakan Naik Pesawat dengan PCR, Ketua DPR: Dulu Ketika Covid Landai Tes Antigen Boleh

Maka itu, kata dia sehingga untuk yang sudah 2 kali melakukan proses vaksinasi di Jawa Bali hanya menyertakan syarat tes Swab Antigen.

"Sedangkan luar jawa Bali yang pengendaliannya belum diperbaiki Jawa Bali diwajibkan melakukan PCR, nah sekarang kan sudah melandai dibawah 1000 kasus ini ko malah yang di jawa bali malah diwajibkan PCR kan logikanya menggunakan antigen semua, ini tentu memberatkan pelaku perjalanan dan pelaku usaha penerbangan," paparnya.

Baca Juga: Syarat Terbaru Naik Pesawat Kini Wajib PCR, Ini Penjelasan Kemenhub

Dia menyebut aturan terbaru yang dikeluarkan sangat membuat aneh dan bingung para pelaku penerbangan.

"Yang luar jawa bali malah boleh antigen dan tidak diwajibkan untuk vaksin dua kali dan itu tertuang dalam SE nomor 21 dan SE kemenhub bahwa perjalanan pesawat antar kota diluar jawa bali itu cukup pcr 2 kali 24 jam dan antigen 1 kali 24 jam tanpa syarat vaksinasi itu kan aneh," ujarnya.

Terkait penerbitan aturan tersebut, Alvin menekankan kebiasaan pemerintah mengumumkan peraturan pada larut malam untuk diberlakukan pada keesokan harinya tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.

“Instruksi Mendagri 49 maupun 53 diterbitkan tidak dalam kondisi kegentingan yang mendesak. Seharusnya perubahan peraturan diberlakukan setelah memberi cukup waktu bagi masyarakat yang diatur maupun aparat pelaksana," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini