Daftar 4 Konglomerat yang Lunasi Utang BLBI, dari Anthony Salim hingga Bob Hasan

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 09 November 2021 13:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 09 320 2499017 daftar-4-konglomerat-yang-lunasi-utang-blbi-dari-anthony-salim-hingga-bob-hasan-AOYHX1d5I0.jpg Daftar Konglomerat yang Lunasi Utang BLBI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar konglomerat yang melunasi tagihan atas utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Keempat konglomerat tersebut antara lain Anthony Salim, Bob Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risjad.

Namun, dari empat nama tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tidak merinci berapa utang BLBI yang dibayarkan.

"Pemerintah harus adil, pemerintah telah menentukan utang masing-masing obligor dan debitur. Banyak di antara mereka yang membayar dan selesai," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual yang dikutip, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga: Tagih Utang BLBI, Mahfud MD: Tak Ada Tawar Menawar Lagi

Mahfud menegaskan, kini sudah ada tidak ada lagi tawar-menawar atau negosiasi yang bisa dilakukan kepada obligor atau debitur BLBI.

Oleh karena itu, Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI menginstruksikan secara khusus kepada Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban untuk terus mengejar para obligor atau debitur lain yang belum melunasi utangnya, jika perlu disita asetnya.

Tak main-main, Mahfud pun memberikan peringatan keras kepada obligor dan debitur yang tidak kooperatif.

"Pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor dan atau debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara," katanya.

"Dengan melakukan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain berupa tanah bangunan, saham, perusahaan, maupun langkah-langkah pembatasan perdataan," sambungnya.

Pembatasan perdataan yang dimaksud seperti menarik hak kredit di bank, dilarang bepergian ke luar negeri, dan lain sebagainya.

Mahfud yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI, juga dengan tegas mengatakan untuk melakukan proses pidana jika ada yang terbukti melakukan penyelewengan.

"Terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana seperti mengalihkan aset, menjadikan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset secara gelap, akan dilakukan proses pidana," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini