Ramai Gerakan Tarik Saldo, OVO Payment Tegaskan Tidak Ada Kaitan dengan OVO Finance Indonesia
JAKARTA- Perusahaan uang elektronik OVO atau PT Visionet Internasional menegaskan bahwa perusahaan mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia. Penegasan dilakukan perseroan karena adanya keresahan publik hingga gerakan netizen untuk menarik saldo OVO.
Head of Public Relations OVO Harumi Supit menjelaskan, perusahaannya dengan OFI (OVO Finance Indonesia) sebagai perusahaan multi finance yang izinnya dicabut OJK, tidak ada kaitan.
Baca Juga: 10 Aplikasi Penghasil Uang Viral, Terbukti dan Cepat
"OFI atau OVO Finance tidak pernah menjadi bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO (PT Visionet Internasional) yang mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia. Hanya saja, sejak awal pendiriannya OFI juga menggunakan nama 'yOVO'," ujar Harumi kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta (10/11/2021).
Dia menegaskan, pencabutan izin OFI oleh OJK tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan semua lini bisnis di kelompok usaha uang elektronik OVO.
Baca Juga: Izin OVO Finance Indonesia Dicabut, OJK Larang Perusahaan Melakukan Kegiatan Usaha
"Semua operasional dan layanan uang elektronik OVO dan perusahaan-perusahaan di bawah OVO Group berlangsung seperti biasa, normal, dan tidak ada masalah sama sekali," tegasnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
Dalam keputusan itu juga tertera pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada ditetapkan. Baca Juga: Bank dan Pinjol Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat
"Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan," ujar Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I Dewi Astuti di Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Menurut OJK, OVO Finance Indonesia juga diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(Feby Novalius)
