Nasib Garuda Indonesia di Tangan Kreditur Asing
JAKARTA - Bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam genggaman kreditur hingga lessor asing. Dua per tiga kreditur global mampu menentukan nasib Garuda kedepannya.
Pengaruh itu, khususnya berlaku saat proses restrukturisasi utang emiten dengan kode saham GIAA dilakukan. Adapun total utang Garuda mencapai Rp139 triliun.
Berbeda dengan kreditur, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, justru mengakui pengaruh pemerintah atau pemegang saham dalam proses restrukturisasi hanya mencapai sepertiga saja. Dengan begitu, dominasi berada di tangan kreditur.
Baca Juga: Napas Garuda Indonesia Bisa Panjang tapi Ada Syaratnya
"Kita ini sekarang sepertiga Pak pengaruhnya untuk proses ini (restrukturisasi), dua per tiganya ada di kreditur karena krediturlah lebih punya hak untuk sekarang menentukan kelangsungan garuda Indonesia kedepannya," ujar Kartika, Kamis (11/11/2021).
Suksesnya restrukturisasi utang maskapai penerbangan pelat merah itu, lanjut Kartika, tergantung pada kesepakatan kreditur dalam dan luar negeri. Tercatat, 70% kreditur Garuda merupakan kreditur asing.
Namun begitu, pemerintah tetap berupaya agar upaya negosiasi itu membuahkan hasil baik bagi bisnis Garuda ke depannya. "Dan ini kami upayakan maksimal, tentunya dalam proses hukum kami Kan tahun dari 2-3 bulan dari sekarang nanti seperti apa hasil voting atau pendapat dari kreditur atas proposal yang sudah kita ajukan.
Baca Juga: Proposal Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia Rp139 Triliun, Ini Isinya
Kementerian BUMN optimis mampu mengurangi utang Garuda Indonesia hingga menjadi USD 3,69 miliar atau setara Rp 52,39 triliun. Pemegang saham pun telah menyusun rumusan besar ihwal langkah strategis untuk menekan utang perusahaan.
Adapun tahapan yang dilakukan diantaranya, pemegang saham dan manajemen menyepakati utang pajak dan gaji karyawan tidak akan dikurangi, namun akan dibayarkan secara bertahap. Lalu, kreditur terjamin (secured creditor) akan dilakukan melalui skema collateral settlement. Kemudian, konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi ekuitas.
