5 Fakta UMP Naik tapi Ditolak Buruh

Sevilla Nouval Evanda, Jurnalis · Sabtu 20 November 2021 05:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 320 2504355 5-fakta-ump-naik-tapi-ditolak-buruh-hOPzAA66om.jpeg Upah Minimum 2022 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 diputuskan naik oleh pemerintah. Berdasarkan perhitungan dari formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, UMP naik sebesar 1,09%.

Sayangnya, keputusan ini menimbulkan polemik baru dalam dunia pengupahan. Pasalnya, buruh menolak mentah-mentah kenaikan tersebut. Di sisi lain, pemerintah justru menganggap kenaikan ini sudah tepat, bahkan terlalu tinggi.

Mencakup polemik tersebut, berikut Okezone rangkum lima fakta kenaikan UMP 2022, Sabtu (20/11/2021):

1. Naik 1,09%, Tak Sampai Rp50 Ribu

UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik 1,09%. Perhitungan UMP sendiri ditentukan berdasarkan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beleid tersebut adalah aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga: Hitung-hitungan UMP 2022: Upah di Jakarta Paling Tinggi, Jawa Tengah Terendah

Kenaikan UMP ini maka besaran tertingginya adalah di DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.724. Lalu UMP tahun 2022 terendah di Jawa Tengah sebesar Rp1.813.011. Sementara itu, di Jakarta, UMP-nya terhitung naik kurang dari Rp50 ribu dari Rp4.416.186.

Kenaikannya hanya sekitar Rp37.500.

2. Buruh Minta UMP Naik 7 - 10%

Sebelumnya, buruh mengajukan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10% berdasarkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap provinsi dilakukan survei di lima pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7%-10%,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta.

3. Menaker Sebut Upah Terlalu Tinggi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, kenaikan UMP di Indonesia terlalu tinggi. Pasalnya, besaran ini sudah melebihi median upah dan Indonesia menjadi satu-satunnya dengan Kaitz Index lebih dari 1.

Baca Juga: UMP 2022 Hanya Naik Rp50.000, Lebih Untungkan Pengusaha?

"Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan," katanya.

4. Pulihkan Ekonomi, Dunia Usaha Jangan Dibebani

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menilai, kenaikan UMP 2022 cukup memadai. Pasalnya, dia mengatakan yang terpenting adalah cara ekonomi Indonesia bangkit kembali.

“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca terpuruk karena pandemi Covid-19. Dengan pulihnya ekonomi, diharapkan pengangguran bisa kembali dikurangi,” kata dia.

Lebih lanjut, Piter juga menyebut dunia usaha jangan dibebani terlebih dahulu dengan kenaikan UMP 2022, mengingat fokus utamanya adalah pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

“Dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut, menurut saya dunia usaha jangan dibebani dulu dengan kenaikan UMP. Fokus kita adalah pemulihan dan membuka lapangan kerja sebanyak mungkin,” jelas Piter.

5. Rencana Mogok, Buruh: Pemufakatan Jahat, Kami Hilang Akal Sehat

Sebagai bentuk protes akan kenaikan UMP 2022, dua juta buruh dari ratusan ribu pabrik mengancam akan mogok kerja dengan kebijakan tersebut.

Aksi ini disebut Said, Presiden KSPI, akan dilakukan pada 6 - 8 Desember mendatang sebagai puncak dari demonstrasi di berbagai titik sebelumnya.

"Ini masih tentatif, antara 6 hingga 8 Desember, ini mogok nasional. Kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan dan para menteri yang melakukan pemufakatan jahat," tegas Said.

SUSU, Dasari Upah untuk Pekerja "Lama"

Menurut Menaker, pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun seharusnya menggunakan upah aktual atau upah efektif berdasarkan struktur dan skala upah (SUSU) di masing-masing perusahaan mereka.

"Manakala SUSU sudah diterapkan, maka akan terwujud distribusi upah di atas UM secara adil antar jabatan/pekerja dengan berbasis pada kinerja individu dan produktivitas. Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja/buruh akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini