Share

UMP 2022 Cuma Naik 1,09%, Dewan Pengupahan: Pemerintah Normalisasi Upah

Michelle Natalia, Jurnalis · Sabtu 20 November 2021 14:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 20 320 2504825 ump-2022-cuma-naik-1-09-dewan-pengupahan-pemerintah-normalisasi-upah-tgnFxHXaeu.jpg UMP 2022 Naik 1,09%. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sistem pengupahan yang diputuskan pemerintah dinilai untuk normalisasi upah minimum (UM). Langkah ini perlu dilakukan supaya UM berjalan sebagaimana fungsinya.

“Jadi pemerintah sedang berusaha melakukan normalisasi agar upah minimum ini berjalan sesuai fungsinya, sebagai jaring pengaman atau safety net,” kata Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur pakar, Ir Joko Santosa, di Jakarta, Sabtu (20/11/2021).

Baca Juga: Soal UMP, Buruh: Kalau Hitung-hitungan Kita Adu Otot!

Joko mengatakan, safety net yang tengah dibangun tidak hanya ditujukan bagi pekerja baru, yakni pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan. Namun lebih dari itu, safety net dalam UM yang diatur PP No.36 Tahun 2021 ini juga bertujuan untuk melindungi pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan dari jebakan upah murah.

Menurutnya, UM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah upah minimal yang seharusnya diberikan kepada pekerja baru atau masa kerja di bawah 12 bulan. Namun pada kenyataannya, UM kerap menjadi upah efektif atau upah aktual. Artinya, pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan juga diberikan upah sesuai UM sebagai akibat UM yg sudah terlampau tinggi.

Baca Juga: Heboh Upah Minimum di Indonesia Ketinggian, Ini Penjelasan Kemnaker

Padahal menurut Joko, pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan seharusnya diberikan upah berdasarkan struktur dan skala upah dengan kenaikan upah berdasarkan kinerja pekerja dan produktivitas perusahaan.

“Kalau jebakan upah murah terjadi yang dirugikan adalah pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan,” katanya.

UM dijadikan sebagai upah aktual, jelas Joko, di antaranya disebabkan oleh UM di Indonesia sudah berada di atas median upah atau nilai tengah sebaran upah. Berdasarkan metode Kaitz index, metode yang membandingkan antara UM dengan median upah di suatu wilayah, didapati bahwa Kaitz Index Indonesia sudah di atas 1,1 (satu koma satu). Padahal berdasarkan standar ILO, Kaitz Index seharusnya berada di antara 0,4 – 0,6.

“Nilai upah minimum Indonesia itu nilainya sudah di atas median upah. Itu kalau di seluruh dunia hanya terjadi di Indonesia,” jelas Joko.

Akibat dari tingginya Kaitz Index tersebut, kata Joko, ada 2 risiko yang dapat terjadi. Pertama, pengusaha tidak akan membayar upah sesuai UM. Kedua, pengusaha akan kesulitan untuk menaikkan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan.

“Berarti banyak pekerja yang masa kerjanya di atas 12 bulan ini akan dibayar dengan upah di sekitaran upah minimum atau sedikit di atas upah minimum. Inilah yang disebut sebagai jebakan upah murah. Untuk itu seluruh pihak harus fokus pada upah berbasis produktivitas, bukan lagi kepada upah minimum,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini