Share

Sri Mulyani Bakal 'Sunat' Lagi Anggaran Kementerian-Lembaga Tahun Depan?

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 22 November 2021 14:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 22 320 2505623 sri-mulyani-bakal-sunat-lagi-anggaran-kementerian-lembaga-tahun-depan-UiaE9KmWiO.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan berencana tidak akan lagi memotong atau mengurangi anggaran kementerian dan lembaga tahun depan. Di mana anggaran yang telah dipotong selama ini dialokasikan untuk menangani Covid-19.

Kementerian di bawah Menteri Sri Mulyani pun tengah mengkaji menghapus adanya pemotongan transfer dana tersebut ke pemerintahan daerah.

Baca Juga: Rencana Sri Mulyani Olah APBN 2022 Senilai Rp2.700 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, sejak awal tahun ini, Kementerian Keuangan memang telah menyiapkan adanya dana khusus dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Adapun besar dari dana siaga Covid-19 tersebut dikatakannya sebesar 8% dari DAU dan DBH. Dana ini dialokasikan untuk mempersiapkan sektor kesehatan bila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Baca Juga: Tegas! Presiden Jokowi Minta Belanja Tidak Perlu Segera Dihilangkan

"Bagaimana tahun depan? Saya setuju sekali kalau tidak diperlukan refocusing kita," kata Suahasil Nazara dalam video virtual, Senin (22/11/2021).

Selanjutnya, pemerintah berkomitmen mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB pada 2023 melalui pelaksanaan reformasi fiskal. Reformasi fiskal merupakan agenda reformasi terintegrasi yang bertujuan mewujudkan pemulihan lebih kuat dan berkelanjutan, serta tidak hanya diarahkan pada konteks jangka pendek, juga jangka panjang.

"Reformasi menuju Indonesia maju tidak saja diarahkan pada konteks jangka pendek, juga tetap kita taruh dalam konteks jangka panjang dengan cara tetap melihat hal-hal yang penting bagi Indonesia di jangka panjang. Reformasi fiskal kita harus lanjutkan," imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah masih membahas RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang diharapkan dapat menjadi basis baru dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah.

"Ini poin-poin besar dari reformasi yang terus kita pikirkan, meskipun kita ada di dalam situasi pandemi," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini