Sektor Hulu Migas Jadi Katalisator Kemajuan Pembangunan di Daerah
JAKARTA - Participating Interest (PI) bagi pemerintah daerah tertuang dalam peraturan Menteri Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Hal tersebut akan dibahas tuntas bersama narasumber dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Dinas ESDM dan BUMD Jabar.
Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut menyampaikan bahwa SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berupaya membangun komunikasi dan koordinasi serta meningkatkan sinergi hubungan dengan pemangku kepentingan.
"Sehingga hulu migas dapat menjadi katalisator kemajuan pembangunan di daerah" kata Kepala Perwakilan SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Baca Juga: RI Punya Cadangan Besar, Insentif Hulu Migas Diperlukan demi Tingkatkan Produksi
Sementara Bupati Siak Provinsi Riau Alfedri mengatakan efek industri hulu migas sangat terasa bagi perkembangan di daerahnya. Selain PI, industri hulu migas telah memberikan multiplier effect dari belanja perusahaan migas.
“Sektor ini memberikan kontribusi 23,44% dan menjadikannya sebagai sebagai sektor terbesar dalam pengaruh perekonomian Kabupaten Siak,” ungkap Bupati.
Menurut Alfredi, saat ini terdapat 5 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) atau perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di Kabupaten Siak, yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina Lirik, Sumatra Global Energi (SGE) dan Bumi Siak Pusako, BOB BSP yang merupakan milik BUMD.
