Share

Ketua OJK ke Bos Perbankan: Target KUR Rp285 Triliun Harus Tercapai

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Sabtu 18 Desember 2021 11:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 18 320 2518893 ketua-ojk-ke-bos-perbankan-target-kur-rp285-triliun-harus-tercapai-E39UnDN8wb.jpg OJK Targetkan Penyaluran KUR 2021 Sebesar Rp285 Triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis penyaluran kredit pelaku usaha kecil lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai target tahun ini. Adapun OJK menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp285 triliun.

“OJK terus mendorong penyaluran KUR ini. Kemarin kami telah bertemu dengan pimpinan perbankan membahas agar target KUR tahun ini Rp285 triliun bisa tercapai. Dan saya yakin sampai akhir tahun angka itu bisa tercapai,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, Sabtu (18/12/2021).

Baca Juga: Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp237 Triliun, Berikut Rinciannya

Wimboh lebih lanjut mengatakan, upaya lain yang selama ini sudah dilakukan untuk memaksimalkan penyaluran KUR adalah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah di Indonesia.

Melalui TPAKD ini, OJK juga mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya.

Baca Juga: 4 Fakta Realisasi KUR, Ingat Bunganya 3% Bukan 6%

“Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang alami kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami. Kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ke depan, OJK dan TPAKD akan terus mengembangkan program digitalisasi bagi UMKM mulai dari pembiayaan, pembinaan, promosi dan penjualan untuk semakin mempercepat kemajuan UMKM.

Wimboh juga meminta dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membentuk TPAKD di seluruh tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah.

"Sampai Desember 2021, telah terbentuk 325 TPAKD di 34 provinsi dan 291 kabupaten/kota," tukasnya.

Dengan keberadaan TPKAD, lanjut Wimboh, akses keuangan masyarakat menjadi semakin baik dan diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83% dan 68%.

“Atas dasar hal tersebut, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat menjangkau ke seluruh daerah,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini