Jokowi: BUM Desa Jangan Sampai Matikan Usaha Rakyat!
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mematikan usaha rakyat yang sudah ada. BUMDes justru harus mendorong lahirnya usaha-usaha rakyat lainnya agar lebih banyak.
"BUM Desa harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat, jangan sampai justru mematikan usaha rakyat yang sudah ada, misalnya di desa ada toko-toko yang kecil, lima sampai 10, BUM Desa bikin toko yang lebih gede yang 10 mati yang ini hidup gede, ini gak bener, bukan itu," ucap Jokowi saat meluncurkan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Baca Juga: Jokowi Bikin Diam Pejabat soal Dana Desa Rp400,1 Triliun, Kaget?
"Saudara-saudara ini harus memicu, mentrigger dari yang 10 (toko rakyat tadi) jadi 20, yang 10 jadi menengah atau besar, tugas-tugas itu yang kita inginkan bukan mematikan yang sudah ada," tambahnya.
Jokowi ingin BUM Desa berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itulah BUM Desa harus mampu memacu pertumbuhan usaha-usaha baru yang dijalankan di masyarakat sehingga masyarakat untuk membeli kebutuhannya tidak perlu lagi ke kabupaten/kota, cukup di desa semuanya sudah bisa terpenuhi.
"Cukup di desa sudah terpenuhi dan tentu saja BUM Desanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu," jelas Jokowi.
Jokowi ingin BUM Desa bisa mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Misalnya membeli pupuk tidak usah dilakukan sendiri-sendiri, tetapi bisa dikonsolidasikan oleh BUM Desa tersebut. BUM Desa juga bisa bekerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan, semisal transportasinya.
"Saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN baik pertambangan maupun perkebunan dan lain-lain yang di desa-desa untuk mengikutkan BUM Desa dalam kegiatan mereka," kata Jokowi.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
