Tarif KRL Naik Hanya untuk Penumpang Kaya! Tiket Terintegrasi dengan KTP, Ini Penjelasan KCI

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Rabu 12 Januari 2022 19:40 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 12 320 2531301 tarif-krl-naik-hanya-untuk-penumpang-kaya-tiket-terintegrasi-dengan-ktp-ini-penjelasan-kci-zTarnmaEZQ.jpg Tarif KRL Naik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan dana untuk subsidi tiket masyarakat yang menggunakan Kereta Rel Listrik di Jabodetabek sebesar Rp1,99 triliun di 2021. Jumlah tersebut naik Rp400 miliar lebih jika dibandingkan tahun 2020.

Direktur Operasi dan Pemasaran Kereta Commuter Indonesia (KCI) Wawan Ariyanto mengatakan setidaknya pemerintah harus menanggung Rp11.981 untuk satu kali perjalanan yang dilakukan oleh satu orang. Sebab PT KCI menetapkan biaya operasional sebesar Rp14.981 sedangkan tarif yang dibebankan oleh pengguna hanya Rp3.000.

Melihat gap yang besar antara biaya operasional dan tarif yang dibebankan oleh pengguna moda transportasi tersebut, maka pada bulan April 2022 tarif KRL di usulkan naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk mengurangi Subsidi yang diberikan. Rencana penetapan tarif tersebut menarik dari hasil survey ATP atau kemampuan masyarakat membayar dan WTP atau keinginan masyarakat membayar moda transportasi KRL.

Baca Juga: Siap-Siap! Tarif KRL Bakal Naik Jadi Rp5.000

Meski demikian Wawan mengatakan kenaikan tarif dengan menghitung ATP dan WTP dianggap sebagi formula yang kurang pas. Sebab menurutnya hal yang paling pas adalah ketika pemberian subsidi yang tepat sasaran.

"Memang yang pas sebetulnya adalah subsidi yang tepat sebenarnya, karena kalau bicara ATP/WTP ini berdasarkan hanya sampel itu hanya belum tentu, di parkiran stasiun tertentu banyak yang bermobil, tentunya kalau mengambil Dar ATP/WTP itu kurang pas," ujarnya dalam diskusi Media secara virtual, Rabu (12/1/2022).

Untuk mewujudkan pemberian subsidi yang tepat kepada masyarakat, Wawan mengatakan saat ini pihak tengah merancang inovasi yang diberikan nama ABT atau Account Bus Ticketing. ABT merupakan sebuah tiket yang nantinya hampir sama dengan KMT (Kartu Multi Trip), bedanya ABT akan terintegrasi dengan data kependudukan.

Baca Juga: Tarif KRL Bakal Naik Jadi Rp5.000, Ini Hitung-hitungannya

Sehingga tiket tersebut akan mengetahui penggunanya memiliki penghasilan berapa, dan apakah pantas mendapat tiket subsidi atau tidak. "Nanti akun tersebut akan berbasis NIK, pendapatannya berapa ketahuan, dengan ABT ini, nanti begitu masuk kami akan tahu, owh ini harus kena PSO (subsidi) berapa, yang ini tidak, dengan itu semua sebetulnya beres, tapi ini solusi masa depan," sambungnya.

Dengan hal tersebut menurut Wawan pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam memberikan subsidi kepada masyarakat. Hingga saat ini ABT masih terus dikembangkan sebelum dikenalkan kepada masyarakat.

"Tapi ini solusi masa depan, kami memiliki prinsip, kalau memang itu disetujui kamipun akan siap, karena kami juga sedang develop untuk membangun sistem ABT, saya yakin dengan hal ini pemerintah dapat memberikan PSO atau subsidi yang tepat sasaran," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini