Share

Pajak Karbon Dimulai 1 April 2022, Tarif Listrik Naik?

Athika Rahma, Jurnalis · Selasa 18 Januari 2022 17:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 320 2534115 pajak-karbon-dimulai-1-april-2022-tarif-listrik-naik-sZxyh6rvVG.jpg Pajak Karbon Mulai Diterapkan April 2022. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Pajak karbon untuk PLTU rencana diterapkan pada April 2022. Kementerian ESDM pun tengah melakukan finalisasi aturan terkait pajak karbon.

"Sesuai dengan Perpres yang ada, pemerintah berencana mulai menerapkannya per tanggal 1 April 2022. Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga sudah kita lakukan melalui pilot project tahun lalu, akan kita tingkatkan ke tahap implementasi. Sudah disepakati akan menerapkan skema cap (batas ambang) and trade (jual beli) tax,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Rida Mulyana, dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: Pajaki Ghozali Everyday, Begini Cara Sri Mulyani

Rida mengungkapkan PLTU dengan kapasitas kurang dari 100 MW masih belum dapat menerapkan cap and trade and tax tahun ini dikarenakan PLTU dengan kapasitas di bawah 100 MW masih menjadi backbone sistem kelistrikan di luar pulau Jawa dan Sumatera terutama di daerah 3T.

Namun, pihaknya belum menentukan berapa ambang batas karbon dan acuan pajak per emisi yang akan ditetapkan nantinya. Yang pasti, penerapan pajak karbon ini tidak akan berdampak besar pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik nantinya.

Baca Juga: Ikut Tax Amnesty Jilid II, 3.737 Wajib Pajak Laporkan Harta Rp2,33 Triliun

Adapun, usulan pajak karbon ditetapkan sebesar USD 2 per ton atau Rp 30 per kg CO2.

"Angka Rp30 per kWh tidak begitu banyak berpengaruh, kalau carbon tax-nya USD 2 per ton CO2, BPP-nya terdorong sedikit Rp0,58 per kWh. Sekarang kita BPP sekitar Rp1.400, jadi kalau ditambah, itu kecil lah," ujarnya.

Rida juga memaparkan progress rencana penerapan carbon credit yakni Penyelenggaraan NEK Pembangkitan Tenaga Listrik yang terdiri dari penerapan batas atas emisi GRK (BAE) melalui persetujuan teknis (PT-BAE), usulan mekanisme dengan Surat Persetujuan Teknis Emisi (PTU) pada PLTU batubara dan dengan trading, pelaporan Emisi GRK serta penguatan kerangka transparansi yang akan bekerjasama dengan kementerian terkait seperti KLHK dan Kemenperin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini