JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru akan membutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun. Proyek tersebut dikhawatirkan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu memakan waktu yang panjang sampai tahun 2045.
Dan tahun 2022 hingga 2024 menjadi periode yang kritis, maka dari itu pemerintah segera menyiapkan rencana dalam Peraturan Presiden.
"APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar, seperti bendungan, listrik dan telekomunikasi. Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).
Dan pada periode menegah atau setelah tahun 2025, alokasi dana akan lebih banyak untuk belanja pegawai. Menkeu juga memastikan, proyek IKN tidak akan mengganggu dana prioritas.
"Artinya 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga," pungkasnya.
Baca Selengkapnya: Pembangunan Ibu Kota Butuh Rp466 Triliun, Duit dari Mana Bu Sri Mulyani?
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.