Punya Utang Rp2,2 Triliun, 'Harta Karun' di Lumpur Lapindo Disita Negara?
JAKARTA - PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) masih memiliki utang dana talangan penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur,
Besaran utangnya kini kian membengkak semenjak jatuh tempo di bulan Juli 2019. Tercatat, utang LMJ per 31 Desember 2020 mencapai Rp2 triliun lebih atau tepatnya Rp2.233.941.033.474. Jumlah itu termasuk pokok, bunga, dan denda yang harus dibayar.
"Sudah jatuh tempo berikut bunga dan denda itu sekarang harusnya sudah di atas Rp2 triliun. Semakin lama dendanya akan kami hitung," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam bincang bareng DJKN secara virtual di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Baca Juga: Terungkap Isi 'Harta Karun' Lumpur Lapindo, Simpan Material Langka Berharga di Dunia! Nilainya Wow?
Lalu apakah harta karun di Lumpur Lapindo disita negara?
Sekadar informasi, utang terkait Lapindo yang melilit keluarga Bakrie ini berawal pada Maret 2007. Saat itu pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Pada saat itu perusahaan Bakrie memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%.
Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman. Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil empat kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
