Share

Pesawat Susi Air Diusir Dipaksa, Kuasa Hukum: Tak Sesuai Prosedur

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Jum'at 04 Februari 2022 20:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 04 320 2542580 pesawat-susi-air-diusir-dipaksa-kuasa-hukum-tak-sesuai-prosedur-tHTKffGK4i.jpg Pesawat Susi Air Diusir Satpol PP. (Foto: Okezone.com/Wikimedia)

JAKARTA — Maskapai Susi Air menyatakan pengurisan pesawat dari Hanggar Bandara RA Bessing, Malinau, tidak sesuai prosedur. Apalagi pesawat tersebut dalam perbaikan.

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan, eksekusi hanggar di Malinau bukan hal yang dapat disebut business to business. Sebab ini adalah bisnis to government yang tidak memiliki kejelasan atas klarifikasi Pemda.

Baca Juga: Heboh Pesawat Susi Air Diusir dari Bandara Malinau, Ini Fakta Sebenarnya

“Dari 1,5 bulan habisnya masa sewa kami sudah mengajukan surat permohonan terhadap Pemda Malinau yang ditujukan kepada Pemda itu sendiri yang intinya kami sampaikan sampai Desember 2022 kami minta keringanan. Tapi ini yang telah dilakukan tak sesuai prosedur,” kata Donal, dalam konferensi virtual, Jumat (4/2/2022).

Donal mengatakan, Bupati telah melakukan penolakan atas surat yang dikirimkan dengan alasan Susi Air tidak memperpanjang kedudukan hanggar di Bandara tersebut.

Baca Juga: Susi Air Diusir dari Hanggar Bandara Malinau, Kemenhub Bilang Begini

“Tidak ada dijelaskan telah disewa oleh maskapai lain (tidak dijelaskan). Kami mempertegas kalau ada yang bilang pemda itu B2B  dalam pandangan kami itu adalah BTG (Bisnis to Goverment) jadi kalau Susi Air dengan yang lain tak ada masalah,” tambahnya.

Dalam hal ini, Pemda tidak dapat menjelaskan dan mengatakan apa pertimbangan hukum yang diberikan atau tidak diberikan jika tidak diperpanjang.

“Yang ingin kita tahu, apakah ada kesalahan atau ada kekeliruan ada pihak yang lebih membutuhkan dari maskapai selain Susi Air makanya kita minta untuk transparan. Nah yang terjadi kemudian setelah kami kirimkan surat, ternyata kita diminta ke luar selambat-lambatnya 6 januari 2022, kemudian tanggal 14 Januari diminta lagi,” urainya.

Artinya tak ada jawaban surat yang telah dikirimkan Susi Air kepada Pemda secara tegas sehingga tidak ada komunikasi atas alasan perpanjangan perpindahan itu tidak dilanjutkan.

“Kami sudah minta waktu 3 bulan, tapi ternyata dipaksa oleh satuan petugas Satpol PP dan ke depan Susi Air akan menempuh langkah hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat atas tindakan sewenang-wenang,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini