Share

Pengusiran Pesawat Susi Air, Susi Pudjiastuti: Tak Ada Unsur Politik

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Jum'at 04 Februari 2022 20:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 04 320 2542588 pengusiran-pesawat-susi-air-susi-pudjiastuti-tak-ada-unsur-politik-VNNQDXqNNc.jpg Pesawat Susi Air Diusir Satpol PP. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA Susi Pudjiastuti menyayangkan kejadian penggusuran paksa Maksapai Susi Air di Hanggar Malinau, Kalimantan Utara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini pun siap menempuh jalur hukum.

Susi mengatakan, Susi Air terikat kontrak sebagai penerbangan perintis oleh pemerintah dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Baca Juga: Heboh Pesawat Susi Air Diusir dari Bandara Malinau, Ini Fakta Sebenarnya

“Saya melihat terharu anak buah saya struggle, semoga semua bijak dan kebutuhan masyarakat di atas segalanya. Semoga Susi Air tak harus mengorbankan keselamatan hingga harus mengorbankan pembatalan penerbangan dan juga gangguan jadwal dan maintance juga pasti terganggu,” Kata Susi, Jumat (4/2/2022).

Menurutnya, Susi Air sudah sewa dan menempati selama 10 tahun dengan kontrak tahunan dan tidak ada masalah dengan Pemda sampai saat ini.

“Tidak ada politik. Kami sudah menjalin kerjasama dengan hanggar dan tak ada masalah. Selama 10 tahun kami memiliki kontrak dengan hanggar dan menjadikan base maintenance pesawat-pesawat yang melayani penerbangan di Kalimanta Utara dan sekitarnya,” urainya.

Baca Juga: Pesawat Susi Air Diusir Dipaksa, Kuasa Hukum: Tak Sesuai Prosedur

Sementara itu, Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz mengatakan, atas kejadian pihak Susi Air akan menempuh jalur hukum karena telah melanggar pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umm dan ketenteraman masyarakat di daerah.

“Ada satu pasal yang mengatur soal koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik PegawaiNegeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya,” paparnya.

Ke depan Susi Air akan meminta perlindungan kepada Penegak Hukum agar tindakan sewenang-wenang tersebut tidak lagi terjadi.

“Kami akan menempuh langkah hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat atas tindakan sewenang-wenang,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini