Share

Anggaran Pembangunan Rumah Bersubsidi Terbatas, Ini Penjelasan PUPR

Michelle Natalia, Sindonews · Minggu 06 Februari 2022 12:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 06 470 2543066 anggaran-pembangunan-rumah-bersubsidi-terbatas-ini-penjelasan-pupr-oEakXiDryN.jpg Anggaran perumahan subsidi terbatas. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Dana APBN untuk alokasi rumah bersubsidi yang bertujuan agar memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah ternyata masih terbatas.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang terus berkomitmen meningkatkan kemudahan masyarakat verpenghasilan rendah memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi.

Bahkan asosiasi pengembang, swasta, perbankan dan masyarakat ikut berperan aktif dalam kesuksesan program tersebut.

 BACA JUGA:KPR Sepanjang 2021 Tersalurkan Rp465 Triliun, Berapa Rumah Terbangun?

Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan kalau ada keterbatasan dalam jumlah dana.

"Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan," ujar Iwan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Webinar bertema 'Kuat Bersama Sektor Properti sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi' yang dihadiri oleh perwakilan dari perbankan, asosiasi dan pengembang perumahan, Perumnas, BP Tapera, pengamat properti, dan masyarakat, Jumat (4/2/2022).

Keterbatasan itu yang akhirnya membuat pemerintah harus bisa menggandeng pihak-pihak lain untuk ikut terlibat bersama.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," jelasnya.

Menurut Iwan, program ini juga menjadi langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terkena dampak Covid-19.

"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia," ucapnya.

 BACA JUGA:Pilih KPR atau Kredit Mobil Dulu?

Iwan menyampaikan, bahwa Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang.

Agar pembangunan itu dapat merata untuk semua sektor, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah.

Karena, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah.

Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Menurut Iwan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun.

Kementerian PUPR menargetkan program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat meningkatkan akses masyarakat secara bertahap.

Terutama terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.

Agar mampu mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70% pada 2024.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini