Share

Usir Silmy Karim, Komisi VII: Kita Investigasi Khusus Krakatau Steel

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 14 Februari 2022 14:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 14 320 2546992 usir-silmy-karim-komisi-vii-kita-investigasi-khusus-krakatau-steel-iZLd7y59W9.jpg Komisi VII Investigasi Khusus Krakatau Steel. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisi VII DPR RI segera melakukan investigasi berhentinya Proyek Blast Furnace atau peleburan tanur tinggi. Proyek ini dihentikan pada 2019 karena merugikan PT Krakatau Steel sebagai pengelolanya.

Rencana investigasi tersebut diungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi usai mengusir Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim saat rapat dengar pendapat (RDP), hari ini.

"Kita sepakati bahwa kita akan lakukan investigasi khusus untuk Krakatau Steel," ujar Bambang, Senin (14/2/2022).

Baca Juga: Diusir DPR, Dirut Krakatau Steel Buka-bukaan Stop Proyek Blast Furnace

Blast Furnace menjadi salah satu proyek yang merugikan emiten dengan kode saham KRAS lantaran adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fasilitas hulu (ironmaking and steelmaking) dan kapasitas fasilitas hilir (rolling). Hal itu membuat perusahaan harus mengimpor bahan baku. Bahkan, perusahaan memproduksi baja setengah jadi dengan harga yang tinggi dan berfluktuasi.

Kerugian perusahaan belum dipastikan nilainnya. Hanya saja, manajemen KRAS mengakui bila Blast Furnace dilanjutkan, maka proyeksi kerugian perusahaan dalam 5 tahun ke depan mencapai USD2,5 miliar.

Baca Juga: Erick Thohir Melapor, Kejagung Bakal Ungkap Dugaan Korupsi Pabrik Krakatau Steel

Ketakutan itulah membuat perusahaan menghentikan operasional Blast Furnace pada 2019 lalu. Keputusan itu pun menjadi sorotan Komisi VII DPR saat ini. Bambang menilai, langkah penutupan pabrik tidak sejalan dengan upaya penguatan industri baja dalam negeri.

Pasalnya, pada waktu bersamaan penutupan Blast Furnace diikuti oleh impor baja. Bambang menilai langkah KRAS tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mendoromg penguatan industri baja di Indonesia.

"Bijih besinya banyak di Indonesia, bertebaran dimana-mana bahkan Indonesia salah satu negara penghasil bijih besi terbesar di dunia. Tapi lucu kita malah impor," kata dia.

Seyogyanya, lanjut Bambang, KRAS memiliki semangat yang sama dengan Kepala Negara. Bukan justru berusaha menghentikan industri-industri peleburan milik.

"Malah ini akhirnya kan trader kan lucu, satu sisi dia bilang industrinya melemah tapi satu sisi untung. Untungnya dari mana kalau bukan dari trader? Ini jangan sampai jadi perusahaan calo ini. Jadi kita ingin dalami, kita ingin investigasi kenapa blast furnace yang ada saat ini harus dihentikan, kalau alasan rugi apakah ruginya sedemikian? apakah lebih merugi mana rugi dihentikan ataukah membuat baru? ini kan sesuatu yang unik," ungkap dia.

Sebelum diusir dari ruang sidang, Silmy menjelaskan tidak efektifnya proyek Blast Furnace adalah tidak adanya fasilitas basic oksigen furnace. Dia menyebut, pada 2008 lalu, Krakatau Steel memiliki fasilitas hulu berupa direct reduction plant, slab steel plant, dan billet steel plant.

Saat itu, manajemen KRAS berhitung bahwa pengembangan kapasitas baja dimulai dari fasilitas hulu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas eksisting. Pertimbanganya, jika perusahaan membangun Blast Furnace dengan teknologi basic oksigen furnace, maka KRAS harus mendemolisi fasilitas eksisting, sehingga diputuskan pembangunan blast furnace dengan integrasi atau modifikasi fasilitas yang ada.

Hanya saja, dalam proses produksinya, khususnya produksi hot metal dalam menghasilkan slab internal, didapati hasil produksi slab lebih mahal dibandingkan harga slab pasar. Bahkan, lebih tinggi dibandingkan harga jual HRC.

Silmy menyebut, harga slab produksi mencapai USD742 per ton, harga slab market USD476 per ton, sementara harga HRC market senilai USD629 per ton.

Atas hasil kajian KPMG, maka dengan perubahan asumsi pada saat perencanaan dan kondisi aktual, kinerja Krakatau Steel akan lebih buruk dengan mengoperasikan Blast Furnace dalam 5 tahun ke depan. Bahkan, emiten diproyeksi mengalami kerugian dan memerlukan modal kerja hingga USD2,5 miliar.

"Manajemen saat itu yaitu kami kami ini ya, memutuskan tidak mengoperasikan atas seluruh kajian yg ada termasuk, kejaksaan juga, kita hentikan sambil kuta siapkan fasilitasnya," ungkap Silmy.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini