Share

PPATK Amankan 77 Rekening Investasi Bodong, Nilainya Rp28,2 Miliar

Azhfar Muhammad, MNC Portal · Selasa 22 Februari 2022 14:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 22 320 2551217 ppatk-amankan-77-rekening-investasi-bodong-nilainya-rp28-2-miliar-W1etjzqyRe.jpg PPATK amankan rekening investasi bodong (Foto: Okezone)

JAKARTAInvestasi bodong masih marak di kalangan masyarakat. Untuk itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengamankan 77 rekening yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK dengan total dana Rp28,24 miliar.

“Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyediaan Jasa Keuangan dengan jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 miliar,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavada dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Selasa (22/2/2022).

PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga bodong.

“Jumlah ini masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung. Jumlah di atas berdasarkan penelusuran investasi bodong sejak Januari 2022,” urainya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal, seperti robot trading atau binary option, dan melibatkan influencer yang dikenal dengan ‘crazy rich’, PPATK juga telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi.

Sebagai catatan, dia mencontohkan ketidakwajaran profiling seperti dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.

“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” ungkapnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini