Minyak Goreng Langka, Sabotase Politik?

Refleksi

Dari asal mulanya, pemerintahan demokrasi selalu mengagungkan kemaslahatan umum. Dalam praksis, kemuakan dan kejenuhan tiada henti karena banyak politisi menjadikan demokrasi sebagai kedok untuk membalut ambisi kotor. Penekanan yang tebal terhadap pemilu sebagai kriterium dasar demokrasi memunculkan kritisisme bahwa demokrasi elektoral melenceng dari dan mencurangi hakikat teleologis demokrasi substansial.

Praktek sabotase kebutuhan masyarakat bisa saja menjadi strategi politik yang jitu untuk memenangkan pertarungan atau melemahkan lawan. Tetapi, dalil moral meletakkan mainan macam itu di luar kotak karena bertentangan dengan seluruh keluhuran prinsip politik demokratis.

Tidak ada panasea yang berlaku umum di dunia untuk menyembuhkan praktek demokrasi yang curang, kotor, dan disruptif. Setiap negara memiliki konteks dan metode tersendiri untuk mengatasinya. Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi negara merupakan panduan dasar.

Konkretnya, institusi hukum dan seluruh skenario penegakannya mesti bertujuan mengembalikan bandul kehidupan berbangsa dan bernegara pada rahim Pancasila sebagai sentrum seluruh nilai sosial-politik.

Para pelaku politik yang menghalalkan segala cara, seperti melakukan sabotase ekonomi dan politik, tak bisa ditangani semata sebagai kriminal. Perlu ada terobosan hukum yang memberikan efek jera yang mengakar dan berdampak jangka panjang. Kita tak hanya berbicara tentang sanksi hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan rakyat, tetapi juga aspek pencegahan.

Selama ini Indonesia diapresiasi dunia untuk keberhasilan dalam memberantas terorisme dan menanggulangi radikalisme. Strategi dan komitmen yang sama perlu diterapkan dalam menangani para pelaku pasar gelap, oligarki politik yang jahat, dan pelaku politik yang berwatak teroris. Dengan begitu, perlahan tapi pasti, relasi negara-masyarakat akan menuju pada titik harmonisasi yang menjanjikan di masa depan.