Telan Biaya Rp215 Miliar, Pemerintah Bangun 25.605 Jargas Tahun Ini
JAKARTA - Kementerian ESDM akan membangun 25.605 Sambungan Rumah (SR) melalui Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun 2022.
Pembangunan jaringan gas (jargas) ini menelan investasi sebesar Rp215 miliar.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Mohamad memaparkan terdapat tiga paket yang diteken yang terbagi dalam Paket 1, 2 dan 4.
BACA JUGA:Kementerian ESDM Bakal Investigasi Kebocoran Gas PLTP Dieng
"Paket 1 meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Palalawan dan Tanjung Jabung Barat. Paket 2 meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Serta Paket 4 terdiri dari Kabupaten Gresik dan Kota Probolinggo," kata Noor Arifin dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).
Dia menambahkan, pembangunan jargas dengan APBN direncanakan mencapai 40.777 SR di 12 kabupaten/kota di tahun 2022.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sendiri telah melaksanakan tender atau lelang yang terbagi dalam 5 paket mulai 9 Desember 2021.
Penandatanganan kontrak pembangunan jargas terbagi menjadi 3 tahap di mana tahap pertama dilakukan penandatanganan 3 paket, sementara tahap kedua direncanakan pada akhir Maret 2022 yaitu Paket 3 yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Semarang dan Kabupaten Wajo.
Sedangkan penandatanganan kontrak tahap ketiga diharapkan pertengahan April 2022 yaitu Paket 5 meliputi Kabupaten Lumajang.
"Untuk penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas PMC Jargas akan dilakukan dalam 2 tahap di akhir Maret untuk 4 paket dan April 2022 untuk 1 paket," jelasnya.
BACA JUGA:Kementerian ESDM Hentikan Sementara 1.036 Perusahaan Tambang
Sebagai informasi, program pembangunan jargas telah dilaksanakan Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 662.431 SR.
Tujuan pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.
(Zuhirna Wulan Dilla)
