Share

Kemenhub: Bangun Kereta Gantung di Puncak Bogor Butuh Rp7,3 Triliun

Azfar Muhamamd, MNC Portal · Senin 21 Maret 2022 10:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 21 470 2565023 kemenhub-bangun-kereta-gantung-di-puncak-bogor-butuh-rp7-3-triliun-5DuItzbzEx.jpg Kereta Gantung di Puncak Bogor (Foto: MPI)

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan kajian awal dalam pembangunan Kereta Gantung di kawasan Puncak, Bogor.

Direktur Prasarana BPTJ Jumardi menyatakan bahwa salah satu konsekuensi yang timbul jika harus membangun moda transportasi massal berbasis rel di Puncak adalah biaya yang cukup besar membutuhkan biaya tak kurang dari Rp7,31 Triliun.

“Kajian yang dilakukan BPTJ menyebut pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung membutuhkan biaya tak kurang dari Rp7,31 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan kereta AGT sebesar Rp6,32 triliun dan Kereta Gantung hampir Rp1 triliun,” kata Direktur Prasarana BPTJ Jumardi dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).

Sementara, untuk Jumlah biaya sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp693 miliar.

"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU, " katanya.

Menurut Jumardi kajian tersebut telah menghitung biaya operasional baik sarana maupun prasarana, potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (non fare revenue) serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money.

Hasilnya opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Puncak melalui Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan Pemerintah yang diperkuat.

“Bentuk dukungan Pemerintah yang diperkuat misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap resiko terminasi perjanjian. Hasil kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Kawasan Puncak," paparnya.

Sementara untuk Kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.

"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini