Share

Sri Mulyani Ingin Perpajakan Pusat-Daerah Harmonis

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 25 Maret 2022 19:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 25 320 2567947 sri-mulyani-ingin-perpajakan-pusat-daerah-harmonis-GUIz2vRDY6.jpg Sri Mulyani ingin pajak daerah-pusat harmonis. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin perpajakan pusat dan daerah sinkron.

Menurutnya, selain dari sisi belanja, pengesahan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga menyangkut penguatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HKPD di Pekanbaru Riau, Jumat (25/3).

“Tentu kita juga berharap dari sisi belanja tadi harmonis dan sinkron dengan pusat, sisi penerimaan juga sama. Kita berharap ada harmonisasi dengan perpajakan pusat dan daerah,” ungkap Sri.

 BACA JUGA:Soal Dana Abadi, Sri Mulyani: Yang Dipakai Hasil Investasinya

Dia mengatakan, pengaturan pajak daerah dilakukan melalui sinergi pemungutan provinsi dengan kabupaten/kota melalui opsen, pajak barang dan jasa tertentu yang diintegrasikan yaitu barang/jasa yang berhubungan dengan masyarakat, dan green policy mendukung program climate change dengan fasilitasi pajak yang lebih rendah untuk kendaraan berbasis listrik.

Selain itu, juga terdapat program dukungan pada Usaha Mikro dan Ultra Mikro juga perubahan kebijakan jenis, objek DPP dan tarif pajak.

Sedangkan pada retribusi daerah, rasionalisasi retribusi dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah.

 BACA JUGA:Minta Sri Mulyani Awasi APBN Belanja Produk Lokal, Jokowi: Lapor Harian ke Saya!S

“Untuk retribusi, kami di dalam UU HKPD ini juga mencoba untuk merapikan sehingga masyarakat memiliki kepastian terutama dunia usaha dan terutama masyarakat usaha kecil dan menengah,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini