JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengeluarkan dana BLT minyak goreng untuk masyarakat terdampak kenaikan harga minyak goreng. Bantuan senilai Rp100 ribu per bulan akan diberikan 3 bulan kepada 20,5 juta masyarakat miskin dan 2,5 juta penjual gorengan.
Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai shortcut karena Pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.
“Ini namanya Oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick. Pertama, menang karena harga CPO dunia naik. Kedua menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah. Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi,” kata LaNyalla, Jakarta, Senin (4/4/2022).
BACA JUGA:Eks Menkeu Era SBY soal BLT Minyak Goreng hingga HET Dicabut
Dikatakan LaNyalla, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp69 triliun lebih. Dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran angka USD28,99 miliar atau sekitar Rp409 triliun.
“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp7 trilliun,” kata LaNyalla.