Share

Bank Dunia Sebut UU HPP Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak hingga 1,2%

Antara, Jurnalis · Selasa 05 April 2022 15:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 05 320 2573631 bank-dunia-sebut-uu-hpp-bisa-tingkatkan-penerimaan-pajak-hingga-1-2-lCaD36gV8e.jpg Bank Dunia sebut UU HPP bisa tingkatkan penerimaan pajak hingga 1,2%. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Bank Dunia memprediksi jika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bisa meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah.

Diketahui bahwa penerimaan tersebut akan menjembatani kesenjangan pajak di Tanah Air sekitar 12 persen sampai 20 persen.

"Ini cukup signifikan, meskipun masih akan ada kesenjangan pajak yang signifikan sekitar lima persen dari PDB, yang akan membutuhkan reformasi pajak tambahan," tulis Bank Dunia dalam Laporan Update Perekonomian Asia Timur dan Pasifik April 2022 yang diterima di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

 BACA JUGA:Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini Jadi 5,1%

Sehingga, Bank Dunia menilai reformasi perpajakan dalam UU HPP harus dilengkapi dengan peningkatan daya saing di lingkungan bisnis.

Adapun kekurangan daya saing selama ini meningkatkan biaya dalam berbisnis, bahkan mendorong informalitas dan kebocoran pajak.

Kemudian, akses kepada keuangan adalah dimensi daya saing yang memiliki dampak penting pada deklarasi pajak.

Bank Dunia menyebut kalau beberapa studi telah menggambarkan hubungan antara kedalaman sektor keuangan dan pemungutan pajak, termasuk bukti tingkat perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial cenderung lebih terlibat dalam penggelapan dan penghindaran pajak.

Maka dari itu, dengan adanya reformasi liberalisasi investasi dan reformasi sektor keuangan dapat memiliki efek berganda pada pengumpulan pajak jika dilengkapi dengan reformasi pajak.

Diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak, Bank Dunia berharap UU HPP secara struktural dapat meningkatkan ruang fiskal untuk melakukan belanja negara yang lebih mendukung pertumbuhan dan kemiskinan.

 BACA JUGA:UU HPP demi Keadilan, Kini NIK Resmi Jadi NPWP

Serta reformasi tersebut juga membuat sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih adil melalui beberapa langkah, antara lain rasionalisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengalihan beban pajak penghasilan pribadi ke individu yang memiliki kekayaan bersih.

Terakhir, melalui perpajakan yang efektif dari ekonomi digital serta menyamakan kedudukan antara digital dan bisnis non digital, pengenalan ambang batas bebas pajak baru untuk pendapatan perusahaan kecil, serta aturan tunjangan yang lebih ketat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini