Restrukturisasi Utang Rp35 Triliun, Dirut Krakatau Steel Klaim Tertinggi dalam Sejarah Perbankan RI
JAKARTA - Restrukturisasi utang PT Krakatau Steel Tbk pada periode 2019-2020 sebesar USD2,3 miliar atau setara Rp35 triliun.
Jumlah ini menjadi nilai utang tertinggi dalam restrukturisasi perbankan di Indonesia.
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin siang ini.
"Ini dari mulai penandatanganan master agreement atas utang Krakatau Steel yang saat itu besarnya 2,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp35 triliun yang saat itu adalah yang tertinggi restrukturisasi perbankan di Indonesia," ungkap Silmy, Senin (11/4/2022).
BACA JUGA:Krakatau Steel (KRAS) Raih Laba Bersih Rp891,6 Miliar di 2021, Meroket 174%
Pada 2019 lalu, emiten dengan kode saham KRAS ini bersama anak usahanya melakukan perjanjian addendum dan pernyataan kembali untuk tujuan restrukturisasi. Di mana, KRAS dan anak perusahaan melakukan restrukturisasi utang dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), PT Bank Central Asia Tbk.
Adapun anak perusahaan yang terlibat di antaranya PT Krakatau Wajatama, PT Meratus Jaya Iron & Steel, PT KHI Pipe Industries, dan PT Krakatau Engineering.
Dia mengatakan, dengan perjanjian kredit restrukturisasi, perseroan akan mendapatkan relaksasi pembayaran hutang sehingga beban keuangan menjadi berkurang dan tenor atau jangka waktu pelunasan pinjaman jadi lebih panjang.
BACA JUGA:Krakatau Steel (KRAS) Jual Saham Anak Usaha Rp31,64 Miliar
Pada akhir 2021 lalu, dia menegaskan berkomitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang kepada kreditur. Pembayaran utang emiten yang jatuh tempo pada Desember tahun lalu ini pun dibayarkan melalui penjualan saham di subholding Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI).
Manajemen mencatat ada dua bidder yang sudah memasukkan harga yakni dari Indonesia Investment Authority (INA) dan konsorsium Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Hasil penjualan saham Krakatau Sarana Infrastruktur ini dilakukan untuk penuhi kewajiban membayar utang modal kerja senilai USD200 Juta atau setara Rp2,8 triliun yang berasal dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
(Zuhirna Wulan Dilla)
