JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan seluruh K/L pemerintah daerah dan BUMN menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian produk dalam negeri (PDN).
Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta segera melakukan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dan koperasi dengan target lebih dari Rp400 triliun pada 2022.
Terkait hal ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki memastikan ada 1 juta produk UMKM masuk e- katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Instruksi Presiden (Inpres Nomor) 2 tahun 2022.
"Saat ini pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN mencapai Rp483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun,” ujar Teten, di kawasan JCC Jakarta, Selasa (25/4/2022).
Menurutnya, kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha yang potensi permintaanya jauh lebih tinggi. Terlebih banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik berupa aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri
Target selanjutnya, kata Teten, adalah melakukan onboarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM.
Dia berharap, agar seluruh KL dan pemerintah daerah juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten ataj kota. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah.