Share

Ekspor CPO Dilarang, Negara Bakal Kehilangan Devisa Rp43 Triliun

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Kamis 28 April 2022 14:51 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 28 320 2586713 ekspor-cpo-dilarang-negara-bakal-kehilangan-devisa-rp43-triliun-tTTWXXgg5o.jpg RI Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng berlaku hari ini. Hal ini pun diprediksi menggoyangkan pendapatan negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan apakah pemerintah sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasalnya, larangan ekspor ini akan membuat pajak hilang.

Baca Juga: Kebijakan Ekspor Minyak Goreng Dirombak, Bagaimana Nasib Petani Sawit?

"Apakah kebijakan-kebijakan soal pelarangan CPO ini sudah di konsultasi dengan kementerian keuangan? misalnya soal pajak yang hilang," tutur Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (28/4/2022).

Kemudian, apakah sudah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia (BI) terkait dampak kepada devisa ekspor? Karena bagaimanapun juga, diterangkan Ekonom itu, CPO punya kontribusi dalam sebulan setara Rp43 triliun.

"Jadi kalau 12% dari total ekspor non migasnya hilang maka ini akan berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar dan akan mengakibatkan inflasi yang berasal dari sisi impor akan lebih tinggi," ungkapnya.

Baca Juga: Indonesia Larang Ekspor CPO, Dunia Teriak! 'Kiamat' Minyak Goreng di Depan Mata?

Lebih lanjut, Bhima menuturkan, efek dari kebijakan ini akan merambat ke banyak hal. Seperti devisa negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), stabilitas nilai tukar rupiah, belum lagi jika Indonesia digugat WTO oleh negara-negara yang merasa dirugikan.

"Karena selama ini banyak negara mengimpor CPO ke Indonesia. Kemudian juga tidak ada kejelasan waktu kebijakan tersebut sampai kapan," sambungnya.

Dia menambahkan, kebijakan kilat itu merupakan kebijakan yang blunder khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani kelapa sawit.

"Jadi banyak konsekuensi yang harusnya dipikirkan dulu sebelum kebijakan ini dikeluarkan. Ini kebijakan yang sangat salah dan sangat blunder apalagi bagi masyarakat sendiri khususnya masyarakat yang bekerja sebagai perkebunan kelapa sawit," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini