JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto mendorong pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Hal ini telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek.
Baca Juga:Â Menteri Basuki Percepat Belanja Infrastruktur dan Larang Impor
Menko Airlangga menuturkan antara lain proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di 2023.
"Ada juga pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp6,5 triliun," ujarnya, Kamis (12/5/2022).
Menko Airlangga mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.
Baca Juga:Â Bangun 5 SPAM Rp46,9 Miliar, Menteri Basuki Ingin Masyarakat Dapat Air Berkualitas
Menko Airlangga menambahkan, Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
Tidak hanya itu, kata Airlangga Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.
Airlangga memastikan, sisa kebutuhan anggaran akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Hal ini, termasuk intim Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda yaitu melalui skema business to business (pendanaan swasta).
Baca Juga: KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL
