JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membahas percepatan pembangunan infrastruktur bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Hal ini terkait Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp294,3 Triliun.
Baca Juga: Proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon-Semarang dan Tol Solo-Yogya Dipercepat
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024,” ujar Airlangga, Kamis (12/5/2022).
Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KPPIP bersama dengan BPKP dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat disampaikan perkembangan sebagai berikut :
• 5 Proyek selesai, dengan nilai Rp5,6 triliun
• 2 Proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian, dengan nilai Rp373,9 miliar
• 14 Proyek dalam tahap Konstruksi, dengan nilai Rp13,4 triliun
• 96 Proyek dalam tahap Penyiapan, dengan nilai Rp124,7 triliun
• 101 Proyek dalam tahap Perencanaan, dengan nilai Rp149,1 triliun
Baca Juga: Menteri Basuki Percepat Belanja Infrastruktur dan Larang Impor
Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek, di antaranya pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada tahun 2023. Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023.
Kemudian, pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur serta untuk mendukung ekonomi kemasyarakatan, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan.
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur Pangan dan Pengendalian Banjir khususnya di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan, didorong untuk segera menyelesaikan pengadaan lahannya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2022/2023. Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan anggaran untuk konstruksi pada tahun 2023.
