4 Fakta Proyek Infrastruktur Harus Rampung Sebelum Masa Jabatan Jokowi Berakhir
3. Daftar Proyek di Jawa Tengah yang Harus Dibangun
- Proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon–Semarang
Proyek ini telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di 2023.
- Tol Ruas Bawen-Yogya dan Tol Ruas Solo – Yogya
"Ada juga pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp6,5 triliun," ujar Menko Airlangga.
- Proyek Kawasan
a. Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan
b. Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung
c. Kawasan Brebes Tegal – Pemalang.
- Pembangunan SPAM Regional Keburejo
SPAM ini membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
- Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko
Proyek bendungan ini perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.
- Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kabupaten Kendal
Percepatan penyelesaian pembangunan ini ditargetkan pada 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang. Termasuk, mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang.
- Tol Semarang-Demak
Airlangga juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.
“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” ujar Menko Airlangga.
