Share

Petani Sawit Ramaikan Ibu Kota Besok, Berikut 5 Tuntutannya

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Senin 16 Mei 2022 17:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 16 320 2595010 petani-sawit-ramaikan-ibu-kota-besok-berikut-5-tuntutannya-43oQ89K6Hg.jpg Petani sawit bakal demo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Petani sawit bakal melakukan aksi demo besok. Asosiasi Petani Sawit Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan demo terkait kebijakan larangan ekspor CPO.

Aksi tersebut buntut dari adanya larangan ekspor CPO oleh pemerintah, hal tersebut praktis TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat pentani banyak yang tidak terserap oleh perusahaan. Hal tersebutlah yang membuat harga TBS anjlok saat ini.

Aksi tersebut bakal dilakukan di Jakarta mulai pukul 09.00 dengan titik aksi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RO dan Patung Kuda untuk selanjutnya direncakan untuk bertemu presiden Joko Widodo di Istana.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan aksi yang dilakukan besok bakal di ikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

"Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," ujar Manurung pada keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2022).

Manurung menjelaskan setidaknya dalam aksi yang dilakukan besok oleh para petani setidaknya bakal membawa 5 pesan kepada pemerintah, pertama menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit.

Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri.

Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

"Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha)," punhkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini