6 Fakta Menko Luhut Ikut Urusi Masalah Minyak Goreng, Nomor 4 Segera Ditindak
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menerima tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Menko Luhut diminta membereskan masalah minyak goreng.
Penugasan ini diberikan usai Presiden Jokowi membuka ekspor minyak goreng. Larangan ekspor minyak goreng dicabut setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga saat ini serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit di Indonesia.
Berikut adalah fakta mengenai tugas baru Menko Luhut membereskan masalah minyak goreng yang dirangkum Okezone, Senin (30/5/2022).
1. Pantau Ketat Minyak Goreng
"Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai tangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita harap nanti tidak terlalu lama selesaikan hal ini," ujarnya.
Jokowi menyatakan bahwa pihak pemerintah akan terus memantau dan mengawasi dengan ketat untuk memastikan minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau di tanah air.
2. Jadi Sutradara
Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, nantinya peran Luhut akan membantu seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.
"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," pungkas Dirjen Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan kepada wartawan dikutip, Selasa (24/5/2022).
3. Bereskan Supply Minyak Goreng
Menko Luhut menyampaikan bahwa permasalahan soal minyak goreng akan beres dan diatasi dimulai dari melakukan audit hingga memastikan kebutuhan atau supply dari minyak goreng.
“Ya insya allah akan beres, saya gak lihat ada masalah paling anu. Supply hari ini sudah cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun kita pastikan distribusi jalan,” tambahnya.
4. Audit Perusahaan Sawit
Luhut segera memeriksa dan mengaudit semua perusahaan berkaitan dengan sawit menyusul kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Menko Luhut melakukan audit dimulai Juni. Menurutnya, langkah ini pertama kali dilakukan dalam sejarah bangsa Indonesia.
"Nanti kami audit juga semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," kata Luhut saat ditemui Wartawan di JCC, Rabu (25/5/2022).
5. Pantau dari Huli hingga Hilir
"Begitu presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak saya langsung ke hulu dan hilirnya,” kata Menko Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), dikutip Jumat (27/5/2022).
Luhut menegaskan, semua permasalahan minyak goreng terkait dengan aspek hulu dan perusahaan kelapa sawit harus dilakukan pengecekan.
6. Lapor ke Presiden
Luhut menegaskan, semua permasalahan minyak goreng terkait dengan aspek hulu dan perusahaan kelapa sawit harus dilakukan pengecekan.
"Supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yield-nya berapa, produksinya berapa, di mana head quarter-nya,” tambahnya.
Dengan begitu, Luhut melaporkan kepada Presiden Jokowi secara khusus untuk kantor pusat perusahaan kelapa sawit harus berada di tanah air.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
