Share

PUPR Teken Pembelian Produk Dalam Negeri Rp778 Miliar

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Rabu 01 Juni 2022 09:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 01 320 2603604 pupr-teken-pembelian-produk-dalam-negeri-rp778-miliar-UP9nYhSqHL.jpg PUPR teken pembelian produk dalam negeri Rp778 miliar. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Forum Business Matching (Temu Bisnis) Tahap III menghasilkan kesepakatan lima paket komitmen pembelian PDN, yakni empat paket senilai Rp778 miliar untuk pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan satu paket senilai Rp300 miliar di Kementerian Kesehatan.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, komitmen tersebut ditandatai dengan penandatanganan kesepakatan pemenuhan Produk Dalam Negeri (PDN) secara simbolik baik dari Kementerian PUPR maupun Kementerian Kesehatan.

"Untuk Kementerian PUPR, dilakukan penandatanganan komitmen belanja PDN antara direktorat teknis, penyedia, dan produsen material peralatan konstruksi utama," kata Yudha pada keterangan tertulisnya, Selasa (31/5/2022).

 BACA JUGA:Ada Ancaman Krisis Air, Menteri PUPR: Kita Harus Bangun Lebih Banyak Bendungan

Yudha menjelaskan nilai kontrak tersebut terdiri dari kontrak proyek pembangunan indoor multifunction Stadium dalam rangka kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023, Paket Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Mahkamah Agung, Revitalisasi Danau Archipelago di TMII, serta Preservasi Jalan Pandeglang - Rangkasbitung – Cigelung.

Menurutnya, tujuan utama temu bisnis tahap III adalah mengejar target capaian nilai kontrak pembelanjaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada akhir Mei 2022 minimal sebesar Rp400 Triliun.

Dirjen Bina Konstruksi itu melaporkan temu bisnis K/L/PD dan BUMN secara daring yang sudah diterima per tanggal 30 Mei 2022, adalah dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN adalah sebesar Rp75,6 Triliun.

Adapun rinciannya dari Kementerian PUPR sebesar Rp58,5 Triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp15 Triliun, Kementerian Keuangan sebesar Rp2 Triliun, BUMN sebesar Rp76 Miliar.

"Untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah lainnya kami harapkan dapat segera dilaporkan," pungkas Yudha.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini