LRT Jabodebek Dinilai Tidak Ekonomis dan Efisien, Ini Alasannya
Negara terancam rugi besar akibat penyelesaian rangkaian gerbong kereta di 2019 belum bisa dioperasikan karena infrastruktur rel kereta belum siap, sehingga terjadi idle atau kapasitas menganggur, ini akan merugikan operator PT KAI serta masyarakat calon pengguna LRT tersebut. karena hingga Mei 2022, Presentase penyelesaian pembangunan 18 stasiun LRT masih berkisar 70-80%.
Dan progres keseluruhan infrastruktur masih sekitar 81.75 %. Faktor lain yang membuat biaya LRT Jabodebek mahal, adalah penggunaan rel LRT Jabodebek berukuran 1.435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam. Padahal kecepatan LRT maksimum 60-80 km per jam sehingga cukup menggunakan ukuran rel standar 1.067 mm.
Sangat disayangkan jalur LRT dibangun 100% melayang (elevated) dengan tiang penyangga yang terlalu besar dan tinggi.
Demikian juga semua stasiun dibangun ukuran yang terlalu besar dan jalur LRT tidak terkoneksi dengan jalur MRT dan terminal angkutan publik lanjutan lainnya.
"Dengan biaya sebesar Rp32,5 triliun, proyek LRT Jabodebek dinilai tidak ekonomis dan efisien dibandingkan dengan kereta api komuter atau Kereta Rel Listrik (KRL) yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, sekaligus insfastruktrur relnya bisa digunakan untuk kereta logistik," kata Alumni Institut Teknologi Surabaya ini.
Menurut dia, pemerintah bisa membangun sejenis KLR Jabodetabek yang mempunyai kapasitas seperti yang ada saat ini, yaitu 1,5 juta penumpang per hari dengan rincian biaya jaringan rel ganda (double track) sepanjang 44.3 km senilai Rp 3 triliun, dan 100 rangkaian kereta dengan biaya Rp 3 triliun sehingga total biaya Rp 6 triliun.
Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, pemerintah tidak belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang yang menghabiskan biaya Rp10,9 triliun tetapi sampai sekarang sepi penumpang. Hingga kini, LRT Palembang masih disubsidi Rp119 miliar per tahun.
Akibat kesalahan pemerintah membangun LRT tanpa studi kelayakan yang benar, subsidi LRT Palembang dan Jabodebek harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui APBN," tutupnya.
(Taufik Fajar)
