Share

Pengumuman! Erick Thohir Cari Investor Baru Garuda Indonesia, Berminat?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 08 Juni 2022 13:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 08 320 2607781 pengumuman-erick-thohir-cari-investor-baru-garuda-indonesia-berminat-au6B8gm9Ls.jpg Garuda Indonesia. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan mencari investor bagi PT Garuda Indonesia Tbk.

Proses ini dilakukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selesai.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Garuda Indonesia diperpanjang hingga 20 Juni 2022. Hal itu diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada Jumat (20/5/2022).

 BACA JUGA:Rencana Naik Candi Borobudur Bayar Rp750.000, Erick Thohir: Kalau Turis Internasional Enggak Apa-Apa

Perpanjangan ini yang terakhir kali bagi emiten bersandi saham GIAA itu.

"Belum, nanti kalau sudah PKPU diputuskan, baru kita cari investor, mana mau investor kita undang suruh tanda tangan belum tahu isinya apa," ungkap Erick dikutip Rabu (8/6/2022).

Pemerintah memang mengupayakan masuknya investor baru untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.

Erick mencatat para investor tersebut masih menunggu proses PKPU.

"Kita masih menunggu PKPU yang kemarin diusulkan mundur lagi 30 hari untuk mendapatkan kemauan daripada pemerintah atau kita sebagai wakil pemerintah bahwa harga sewanya kemahalan, harga leasing-nya kemahalan. Artinya, kita akan bertahan di situ, kalau itu putus baru kita bicara investor," jelasnya.

Di lain sisi, Erick memastikan aka adanya dilusi atau pengurangan saham negara di maskapai penerbangan pelat merah.

Dilusi saham ini menjadi opsi Kementerian BUMN yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

Opsi ini pun disetujui legislatif melalui Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Komisi VI dalam rapat kerja pada pertengahan April 2022 lalu. Hanya saja, pengurangan saham ini tidak bisa di bawah 51%.

"Kalau Garuda sendiri kan sudah jelas proses masih di PKPU. Dan DPR sudah memutuskan bahwa porsi pemerintah 51% kalau sampai di bawah itu sepertinya belum diizinkan," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini