Luhut: Perusahaan Tak Dukung Kebijakan Minyak Goreng Bakal di Audit
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng bakal diaudit.
Luhut saat bertemu media di Badung, Bali, Jumat, menyampaikan pihaknya telah memetakan perusahaan yang diduga tidak mendukung kebijakan pemerintah. Namun, Luhut tidak menyebut secara detail jumlah perusahaan atau nama-nama perusahaan tersebut.
“Jadi, kami sudah men-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main dan saya sudah minta dan tanda tangan suratnya, dan sudah saya berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red.), dan BPKP sudah terima,” kata Luhut.
Ia menyampaikan BPKP kemungkinan akan mulai mengaudit perusahaan-perusahaan itu dalam waktu dekat.
“Ada perusahaan yang barangnya di sini, kantornya di luar negeri. Dia (pemiliknya, Red.) tinggal di luar negeri. Saya pikir tidak adil juga, kita harus hidup dengan keadilan juga,” kata Luhut.
Menko Marves lanjut menjelaskan pemerintah memberi perhatian khusus kepada harga masalah minyak goreng.
“Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng, dan perhatian yang tidak kalah penting bagi petani kelapa sawit, di mana Bapak Presiden (Joko Widodo, Red.) sampaikan kepada kami pembantunya agar kesejahteraan petani jadi prioritas utama,” kata Luhut B. Pandjaitan.
