Share

Pemerintah Kebut Selesaikan Beleid Insentif untuk Investasi di IKN

M Budi Santosa, Okezone · Rabu 15 Juni 2022 18:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 15 470 2612213 pemerintah-kebut-selesaikan-beleid-insentif-untuk-investasi-di-ikn-oZ5MTnWuAC.jfif Desain Ibu Kota Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Pemerintah akan segera merampungkan aturan (beleid) terkait pemberian insentif bagi investor yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapannya beleid itu bisa mendorong maraknya investasi di IKN.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat acara Chief Editor Briefing di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Bambang Susantono: Sumber Air di IKN Mencukupi

"Nantinya dengan keluarnya aturan insentif itu diharapkan investasi makin banyak yang masuk. Saat ini aja sudah banyak yang menyampaikan minatnya," kata Bambang.

Beleid yang sedang dikebut itu menyangkut insentif perpajakan dan juga kemudahan usaha dan investasi.

Dilanjutkan Bambang, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat pindah ke IKN maka fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, akan segera diselesaikan.

Baca Juga: Hingga 2024, Anggaran Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Disiapkan Rp47 Triliun

"Sudah banyak sekolah dan kampus yang siap untuk masuk ke IKN," terangnya.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pada kesempatan yang sama Bambang Susantono juga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus membina masyarakat lokal.

"Mereka ini -- penduduk lokal -- akan kita siapkan untuk bisa berkembang dan bisa berdampingan dengan para pendatang," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Berbagai program training, pelatihan, peningkatan skil akan terus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal.

"Jadi kita ini indikator pembangunannya kan ESG yakni: environment (lingkungan), social (masyarakat), goverment (tata laksana pemerintahan). Makanya kita juga kerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejakaan Agung. Ini juga nanti akan berpengaruh pada rating jika seandainya pemerintah butuh pendanaan dari bond," jelas Bambang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini