Share

Cara Menteri ATR Selesaikan Konflik Agraria, dengan Apa?

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Selasa 21 Juni 2022 10:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 21 320 2615212 cara-menteri-atr-selesaikan-konflik-agraria-dengan-apa-vm8LkoAuL2.JPG Menter ATR/BPN Hadi Tjahjanto. (Foto: Kementerian ATR/BPN)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan penyelesaian masalah konflik agraria banyak melibatkan instansi lain.

Menteri Hadi mencontohkan misalnya yang terkait di Jawa Timur terkait masalah pertanahan.

Di satu sisi lahan yang digunakan warga merupakan HGU milik BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, di sisi lain masyarakat menggunakan lahan tersebut sebagai mata pencahariannya.

 BACA JUGA:Cara Menteri ATR Hadi Tjahjanto Tangani Sengketa Lahan PTPN CII di Tegalrejo

Oleh kareha itu menurutnya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor antar kementerian/lembaga mengingat hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria, yaitu memberikan hak atas tanah bagi masyarakat.

"Memang kita semuanya sudah berupaya untuk menyelesaikan secara administratif. Secara administratif dikeluarkan sertipikat, memiliki kekuatan hukum. Namun ada hal yang penting yang harus kita juga pelajari, karena permasalahan agraria ini juga menyangkut instansi-instansi lain, kita harus duduk bersama," ujar Hadi Tjahjanto pada keterangan tertulisnya, Senin (20/6/2022).

Menurut Hadi, konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur patut mendapat perhatian khusus agar tidak terus berlarut-larut.

Sebab kegiatan perekonomian masyarakat harus tetap berlanjut disamping konflik kepemilikan lahan.

"Tapi kita juga harus mencarikan solusi untuk masyarakat, apakah masyarakat diberikan Hak Pakai karena mereka sudah menguasai tanah, sambil menunggu batas waktu habisnya HGU yang sesuai dengan perizinan," jelasnya.

Selanjutnya, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa dengan semangat Reforma Agraria, jajarannya diimbau untuk melakukan percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memiliki target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan percepatan. Sudah di breakdown masing-masing kabupaten sampai dengan kecamatan, dipetakan jalannya untuk menyelesaikan target," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini