Share

Kesulitan Beli Pertalite Harus Daftar Dulu, Warga: Mau Beli HP Tak Ada Uang

Zuhirna Wulan Dilla, Okezone · Jum'at 01 Juli 2022 14:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 01 320 2621791 kesulitan-beli-pertalite-harus-daftar-dulu-warga-mau-beli-hp-tak-ada-uang-7iUHPoySRX.JPG Curahan warga soal beli Pertalite harus daftar dulu. (Foto: BBC)

JAKARTA - Polemik pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang diwajibkan daftar dulu ke MyPertamina menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Bahkan, kebijakan ini dinilai tak memperhatikan golongan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki ponsel pintar.

Dikutip BBC, seorang sopir angkutan kota (angkot) di Kota Manado Sulawesi Utara, Latinggasa Lapoasa (53) buka suara mengenai kebijakan baru pembelian BBM subsidi tersebut.

 BACA JUGA:Beli Pertalite Wajib Daftar Hari Ini, Begini Kondisi SBPU Pertamina

Dia menceritakan kalau tidak memiliki ponsel yang mendukung untuk melakukan pendaftaran.

Dia bahkan langsung menunjukkan ponsel kecilnya yang ternyata tak memiliki fitur canggih.

Ponsel warna birunya itu, hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan singkat.

Dia pun mengaku bingung kalau kebijakan itu diterapkan.

"Kalau seperti itu tidak bagus, tidak ada handphone lagi kendalanya. Mau beli handphone pun tidak ada uang. (Komputer} tidak ada, jadi saya merasa sulit," ujarnya, Kamis (30/6/2022).

Tak hanya Lapoasa, seorang pria bernama Jootye Rynhard Rumansa yang kesehariannya berdagang di pasar mengeluhkan hal yang serupa,

Dia mengungkapkan kalau kondisi ekonominya membuat dia tak bisa beli ponsel pintar.

"Memang ini satu kebijakan yang oke bagi pemerintah, tapi bagi masyarakat kecil agak mengganggu, apalagi tidak semua punya android dan pandai menggunakannya," jelasnya,

"Mungkin sistem begini untuk kedepannya baik, karena sudah zaman makin berkembang. Tapi, masyarakat kelas bawah belum siap," tambahnya.

Adapun pengamat dari Universitas Gadjah Mahda (UGM) Fahmy Riadhi menyebut penggunaan instrumen berbasis digital untuk pendataan seperti situs dan aplikasi MyPertamina bisa menimbulkan masalah baru.

Dia menyebut kalau hal ini dapat memicu antrean di SPBU karena prosedur pembeli harus memindai lebih dulu.

Dia menekankan orang-orang yang belum memiliki akses internet itu kemungkinan besar berhak terima BBM subsidi.

"Yang memverifikasi data Pertamina, hasil verifikasi diberitahu melalui email, semua berbasis IT, padahal konsumen Pertalite dan solar yang iliterasi digital masih banyak juga," katanya.

"Nanti kalau tidak bisa mendaftar dia tidak bisa beli Pertalite dan solar, padahal harusnya yang beli itu berhak. Ini kan ironis, seharusnya kembalikan ke tujuan pembatasannya itu kan agar subsidinya tepat sasaran," lanjutnya.

Dia meminta agar pemerintah seharusnya membuat kriteria yang lebih mudah untuk menetapkan penerima Pertalite dan solar bersubsidi, misalnya berlaku untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum.

Kemudian, Direktur Executive Energi Watch mengimbau agar Pertamina memastikan infrastruktur telekomunikasi di lapangan mendukung penerapan kebijakan ini.

Sehingga seluruh masyarakat yang berhak tidak kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

"Bisa dicari solusinya misalnya dengan sistem jemput bola sehingga masyarakat yang kesulitan bisa mendaftar di SPBU yang ada wifi dan ada petugas yang membantu registrasi," ucapnya.

Namun, dia juga menyebut kalau pematasan pembelian BBM subsidi memang perlu dilakukan.

Dia menilai penyesuaian harga BBM bersubsidi tetap perlu dilakukan mengingat disparitas harga di konsumen dengan harga keekonomiannya sudah terlalu tinggi.

"Misalnya solar bersubsidi dengan harga sekitar Rp5.000-an itu sebetulnya sudah nggak sehat dan rawan penyelewengan," terangnya.

Menurutnya, langkah itu sepertinya enggan diambil pemerintah karena ongkos sosial dan politiknya terlalu mahal.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini