Share

Aturan Direvisi, Penjualan Pertalite Dijamin Tepat Sasaran

Feby Novalius, Okezone · Senin 11 Juli 2022 17:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 11 320 2627665 aturan-direvisi-penjualan-pertalite-dijamin-tepat-sasaran-YW1cq17xQt.jpg Penjualan Pertalite Dijamin Tepat Sasaran. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - BPH Migas menjamin penjualan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tepat sasaran. Hal ini seiring direvisinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, revisi Perpres 191/2014 masih dilakukan yang nantinya memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Baca Juga: Aturan Direvisi, BPH Jamin Penjualan Pertalite Pasti Tepat Sasaran

"Di mana di beleid saat ini Pertalite belum ada aturannya. Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran," kata Erika, Senin (11/7/2022).

Berdasarkan aturan saat ini, untuk volume solar subsidi untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang per barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari.

Baca Juga: Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite dan Solar, Begini Aturannya

Sementara angkutan umum per orang roda 6 sebanyak 200 liter per hari.

Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

“Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis solar dan pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan. Untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM Bersubsidi, mobil mewah yang punya orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi,” tuturnya.

Selain merevisi aturan, BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM Subsidi, yakni dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum.

Lalu, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi yang tegas, termasuk mendorong penggunaan IT dalam pengawasan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini