Share

Utang Pemerintah Meningkat Jadi Rp7.123 Triliun, Kemenkeu: Aman dan Wajar

Michelle Natalia, Sindonews · Selasa 02 Agustus 2022 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 02 320 2640719 utang-pemerintah-meningkat-jadi-rp7-123-triliun-kemenkeu-aman-dan-wajar-oljn9JWH2E.jpg Utang Indonesia Mencapai Rp7.123 Triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah memastikan utang negara sebesar Rp7.123 triliun dalam batas aman dan wajar. Meski jumlah utang tersebut meningkat Rp121 triliun dibanding Mei 2022 sebesar Rp7.002 triliun.

"Kemenkeu menilai bahwa rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," demikian dikutip dari data APBN Kita Edisi Juli, Selasa (2/8/2022).

Baca Juga: Utang Indonesia Capai Rp7.123 Triliun, Naik Rp121 Triliun

Adapun utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi sebesar 88,46%. Hingga akhir Juni 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp6.301,88 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

SBN Domestik tercatat sebanyak Rp4.992,52 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.092,03 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp900,48 triliun.

Baca Juga: Wapres: Utang Negara Sudah Diperhitungkan dan Tak Merusak Kedaulatan

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp1.309,36 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp981,95 triliun dan SBSN senilai Rp327,40 triliun.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,29%. Selain itu, saat ini kepemilikan oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05%, dan per 5 Juli 2022 mencapai 15,89%.

"Portofolio utang dijaga agar terus optimal, sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien," pungkas Kemenkeu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini