Share

HAKI Jadi Jaminan Bank, 9 Hal Ini Wajib Diperhatikan Dulu!

Zuhirna Wulan Dilla, Okezone · Rabu 03 Agustus 2022 11:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 03 320 2641125 haki-jadi-jaminan-bank-9-hal-ini-wajib-diperhatikan-dulu-fKl7onEt9V.JPG HAKI jadi jaminan bank. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Aturan soal Hak Intelektual Kekayaan (HAKI) yang kini disebut bisa jadi jaminan pembayaran turut menjadi perhatian banyak masyarakat.

Adapun Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo menekankan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 sebagai regulasi yang menjadi terobosan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif di Tanah Air.

Angela menyebut PP yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2022 lalu ini merupakan suatu terobosan yang menjadi bentuk keberpihakan pemerintah bagi pelaku ekraf di Tanah Air.

 BACA JUGA:Bahas soal Aturan HAKI, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Ini Keberpihakan ke Ekraf

"Kehadiran PP ini tentunya merupakan jawaban dan bentuk kehadiran pemerintah untuk para pelaku ekonomi kreatif. Terutama dari segi akses pembiayaan berbasis KI, pemasaran berbasis KI, infrastruktur ekraf, insentif bagi pelaku ekraf, peran tanggung jawab pemerintah dan pemda serta masyarakat, dan penyelesaian sengketa pembiayaan," ujar Angle dikutip dari keterangan yang diterima, Rabu (3/8/2022).

Namun, Angle meminta hal-hal detail dan mekanismenya perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berikut 9 hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan HAKi jadi jaminan pembayara:

1.Penyiapan platform pendaftaran penilai KI

2. Penyiapan sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku ekonomi kreatif

3. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan dan pemasaran di Kemenparekraf/ Baparekraf

4. Mendorong penyediaan akses data atas KI yang dijadikan sebagai objek jaminan

5. Menyusun dan mendorong regulasi terkait di sektor jasa keuangan

6. Mendorong perwujudan insentif fiskal dan non fiskal bagi pelaku ekraf

7. Memfasilitasi peningkatan kompetensi profesi penilai KI agar mampu melakukan penilaian KI

8. Menyiapkan integrasi sistem elektronik antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung pembiayaan dan pemasaran berbasis KI

9. Fasilitasi sistem pemasaran berbasis KI.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini