Share

Bahas soal Aturan HAKI, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Ini Keberpihakan ke Ekraf

Heri Purnomo, iNews · Selasa 02 Agustus 2022 11:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 02 320 2640497 bahas-soal-aturan-haki-wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-ini-keberpihakan-ke-ekraf-sblvygWpsE.JPG Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo, mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan bentuk keberpihakan dari pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif.

"Ini (PP 24 Tahun 2024) merupakan suatu keberpihakan kita bersama terhadap pelaku ekonomi kreatif di Indonesia," katanya dalam memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Angela Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa peraturan tersebut juga merupakan suatu trobosan regulasi yang bisa memperkuat pelaku ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia agar dapat berdaya saing.

Dia menyebut bila dilihat ekonomi kreatif Indonesia berada pada posisi ke tiga setelah Amerika dan Korea Selatan dengan nilai Rp1.191 triliun, sektor ini juga menyerap tenaga kerja lebih dari 18 juta orang dan mencatatkan ekspor hingga USD23,9 Miliar pada tahun 2021.

"Kelebihan sektor ekraf ini kenapa bisa terus meningkatkan resiliensinya, karena terletak pada sumber daya manusia, di mana sektor lain mengandalkan sumber daya alamnya sebagai suatu komoditi utamanya," ucapnya.

"Sehingga kehadiran PP ini asalah sebuah landasan hukum pemanfaatan sekaligus perlindungan kekayaan intelektual yang menjadi jawaban dan bentuk kehadiran negara untuk para pelaku ekonomi kreatif Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2022 itu mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan.

Langkah pemerintah ini, diklaim bisa menjadi sebuah terobosan bahwa hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI) bisa digunakan menjadi jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pemerintah menilai, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang.

(ZWD)

1
1

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini