JAKARTA - Dalam era digitalisasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa perbaikan tata kelola berkaitan dengan sistem yang terintegrasi dari proses bisnis, data, dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan teknologi informasi.
Kunci yang sangat penting di dalam perbaikan ini adalah pengelolaan, penguatan pengawasan, peningkatan layanan bagi pelaku usaha, dan kepastiannya.
"Digitalisasi akan mengandalkan sistem yang bisa memiliki integritas dari sisi data dan proses bisnisnya untuk pelayanan. Tak hanya itu, ada kepastian waktu, transparansi, proses bisnis yang baik, dan juga keadilan serta kepastian," ujar Sri dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi: Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP di Jakarta, Rabu(3/8/2022).
BACA JUGA:Sri Mulyani Ungkap Sinyal Positif Ekonomi RI, Apa Saja?
Dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi.
Karena bukan hanya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan komoditas, digitalisasi memiliki manfaat yang sangat luas.
APBN sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk terus membangun pondasi transformasi digitalisasi ekonomi Indonesia.